Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, tidak pernah meminta saham PT Freeport Indonesia (PTFI) seperti yang sering disebut-sebut belakangan ini.
"Sepanjang pengetahuan saya, pak Luhut tidak pernah minta apa apa. Apalagi minta saham. Karena dia secara resmi posisinya sama dengan Presiden Jokowi, sama dengan saya, yaitu menolak perpanjangan (Kontrak Karya) Freeport," ujar Rizal usai bincang-bincang dalam acara Kompasiana, di Gandaria City, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Menko Luhut Berencana Kunjungi Reklamasi Pulau G
"Sepanjang pengetahuan saya, pak Luhut tidak pernah minta apa apa. Apalagi minta saham. Karena dia secara resmi posisinya sama dengan Presiden Jokowi, sama dengan saya, yaitu menolak perpanjangan (Kontrak Karya) Freeport," ujar Rizal usai bincang-bincang dalam acara Kompasiana, di Gandaria City, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Rizal secara tegas menolak perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia. Namun, dia masih bisa mempertimbangkan dengan catatan jika Freeport mampu memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
"Kecuali, Freeport bersedia membayar royalti yang lebih tinggi, yaitu enam sampai tujuh persen, yang Kedua kalau Freeport mau memproses limbahnya. Ketiga, Freeport lakukan divestasi saham. Keempat, Freeport harus bangun smelter," kata dia.
Rizal mengungkapkan, selama ini Freeport menolak melakukan walau Undang-undang terkait persyaratan tersebut telah ada sejak tahun 2009. "Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga
rare materia
l. Mungkin ada juga uranium," kata dia.
Dia menegaskan, posisi Luhut dan Presiden Jokowi adalah sama, yakni Freeport harus memenuhi terlebih dahulu syarat perpanjangan yang ditetapkan sebelum mengajukan perpanjangan kontrak.
"Penuhi dulu syarat-syarat ini baru kita
ngomong
perpanjangan, belum dibahas sudah ada yang mau memperpanjang. Ini yang kami katakan sebagai
keblinger
dan enggak
bener
," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rizal secara tegas menolak perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia. Namun, dia masih bisa mempertimbangkan dengan catatan jika Freeport mampu memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
