Luhut: Perpanjangan Freeport Tak Bisa Dilakukan Saat Ini

Luhut menuturkan, paling cepat perpanjangan kontrak Freeport bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir yaitu pada 2019. Sedangkan paling lambat, enam bulan sebelum kontrak berakhir pada 2021.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam mengeluarkan izin perpanjangan kontrak, pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR.

"Tidak perlu," kata Luhut.

Kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu habis pada 2021. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perpanjangan kontrak seharusnya dilakukan paling lambat pada 2019.

Namun Menteri ESDM, Sudirman Said, memperpanjang izin ekspor perusahaan itu pada Minggu, 25 Januari 2015 melalui suatu

atau nota kesepahaman. Banyak kalangan yang menolak langkah Sudirman tersebut.

Sejumlah aktivis masyarakat menilai Sudirman, juga pemerintah secara umum, termasuk Presiden Joko Widodo membawa Indonesia ke arah neo liberalisme. Mereka dinilai telah menghilangkan semangat nasionalisasi energi dan melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (minerba). UU tersebut melarang perusahaan mengekspor produk minerba tanpa diolah.

Sudirman dalam kapasitasnya selaku Menteri ESDM juga merespons surat PT Freeport Indonesia pada 7 Oktober 2015, yang isinya akan langsung memperpanjang kontrak PT Freeport begitu Undang-Undang Mineral dan Batubara direvisi.

Ini kemudian diumumkan Direktur Freeport pada 11 Oktober, yang menyebut mereka sudah mendapat jaminan dari pemerintah bahwa kontrak akan diperpanjang.