- Rizki Anhar
VIVA.co.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia, TB Hasanudin meminta, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mendengar suara rakyat dalam memutuskan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Apabila tak sesuai kehendak rakyat, maka DPR bisa terkena dampak negatif.
"Andaikan besok MKD tidak sesuai dengan keinginan rakyat kami serahkan pada kemarahan rakyat," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015.
Anggota Komisi I DPR ini mendengar, besok akan ada aksi yang menuntut putusan MKD agar memberi sanksi pada Novanto. Sementara, anggota MKD dari Partai Nasdem, Akbar Faizal mengatakan, kemungkinan sanksi MKD besok Rabu 16 Desember akan ditentukan mekanisme voting. Akbar curiga, ada upaya untuk meloloskan Novanto dari sanksi.
"Tolong fraksi-fraksi jaga orang-orangnya. Jaga akal sehatnya. Menjadi tidak terhormat cara-cara seperti ini," ujarnya.
Selain itu, sejumlah anggota DPR menggalang dukungan agar MKD memutus kasus Setya Novanto dengan adil dan transparan sesuai fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Setidaknya, ada 31 anggota DPR menggalang dukungan pada MKD dengan tema #SaveDPR.
Para penandatangan aksi:
PDIP
Nico Siahaan
TB Hasanuddin
Diah Pitaloka
Komarudin Watubun
Charles Honoris
Sofyan Tan
Dony M Oekon
M Hasbi Jayabaya
Arteria Dahlan
PPP
HM Amir Uskara
Joko Purwanto
Kasriyah
Achmad Mustaqim
Nasdem
Taufiqulhadi
Sahat Silaban
Suharman Hamzah
Akbar Faizal
Slamet Junaidi
Ahmad Sahrono
Supiadin AS
Ahmad M Ali
Syarif Abdullah
HM Luthfi AM
Fadholi
Partai Demokrat
Ruhut Sitompul
PAN
Lucky Halim
Primus Yustisio
Teguh Juwarno
Hanura
Inas N Zubir
Partai Golkar
Dave Laksono
Parti Gerindra
Wihadi. Ia belum menandatangani karena mengejar rapat Paripurna. Namun, Wihadi sempat tampak dalam penggalangan tanda tangan #SaveDPR.
(mus)
Heboh Spanduk Setya Novanto Cawapres Jokowi di Pilpres 2019
Tak ada yang mengaku memasang spanduk tersebut.
