VIVAnews - Calon presiden Megawati Soekarnoputri dalam orasi di kampanye akbar menyentil wacana Pemilihan Presiden satu putaran. Kandidat Pemilu Presiden nomor urut 1 ini juga menyindir kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kandidat lain.
"Hanya dengan sekali putaran dan mendapat 70 persen maka bisa mengatakan menang. Pemilunya saja baru 8 Juli, tapi mereka sudah merasakan kemenangan di tangan mereka," kata Megawati yang langsung disambut teriakan para kader dan simpatisan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2009.
Sindiran Megawati ini jelas ditujukan kepada salah satu kandidat peserta Pemilu Presiden. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pernah menyebut hasil survei bahwa pasangan nomor urut 2, SBY-Boediono meraup 70 persen. Itu artinya, Pemilihan Presiden 2009 dapat berlangsung satu putaran.
"Apakah itu demokrasi? Dimana-mana demokrasi adalah bukan demikian cara untuk memenangkannya. Biar satu putaran, dua putaran, yang paling penting adalah rakyat Indonesia diberi hak penuh untuk memimpin," tegas Megawati.
Selain itu dalam kampanye, Megawati juga mengkritisi kinerja KPU. Megawati mempertanyakan hilangnya lebih dari 60 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak beresnya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"DPT 16 provinsi yang belum diselesaikan. Sebanyak 60 ribu TPS dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Apa maksud dan tujuannya? Kalau hal-hal seperti ini bisa digunakan untuk memenangkan seseorang, maka artinya proses demokrasi di Pemilu 2009 ini tidak berhasil dilakukan dengan baik," sindir Megawati.
Di bagian akhir, Megawati menegaskan sudah meneken kontrak politik dengan buruh, petani, nelayan, guru, mahasiswa, pedagang tradisional, hingga pedagang kaki lima. Maka itu, Megawati mengajak kader dan simpatisan untuk dapat melaksanakan program-program yang tercantum dalam kontrak politik.
"Bantulah kami untuk bisa melaksanakan hal-hal yang ingin kami laksanakan sekiranya saya berdua, Mega-Prabowo terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI," kata Megawati.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
