- ANTARA FOTO/Indrayadi TH
VIVA.co.id - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, mengatakan bahwa sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dilakukan. Meski demikian, akibat keterbatasan dana, tidak semua daerah bisa dijangkau.
"Kami di Polpum sudah upayakan sosialiasi, tapi kan tidak bisa jangkau semua. Anggaran terbatas. Tapi secara maksimal kami sudah manfaatkan sosialisasi untuk pemilih pemula dan masyarakat umum," kata Soedarmo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Rabu 16 Desember 2015.
Soedarmo menerangkan ke depan perlu dibangun sinergitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karenanya, dia mendorong Pemerintah Daerah bisa mengoptimalkan sosialisasi Pilkada ke para pemilih atau masyarakat luas.
"Sosialisasi mungkin kurang. Tinggal nanti penanganannya ke depan yang perlu kami dalami, kenapa hal itu terjadi," ujar dia.
Soedarmo menambahkan, bahwa masyarakat tidak bisa dipaksa memilih. Alasannya, itu adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing orang.
"Itu kan hak rakyat untuk memilih atau tidak. Tinggal bagaimana kami mendorong rakyat berpartisipasi secara maksimal," kata dia.
Menurut Soedarmo, banyak faktor yang membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, seperti calonnya yang tidak disukai, atau masyarakat tidak kenal secara mendalam calon tersebut atau karena masyarakat tidak tahu ada Pilkada.
"Faktornya banyak, tapi kalau calonnya punya kharisma, mungkin tanpa ada sosialiasi akan berbondong-bondong memilih. Ke depan kalau ada dana cukup, kita masuk ke Ormas. Mereka kami arahkan untuk bisa paritipasi dalam Pilkada. Mungkin nanti di Pesantren, di sana kan banyak para pemilih pemula," ungkap Soedarmo.
Meski rekapitulasi belum usai, tetapi banyak pihak menilai partisipasi Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015 kemarin rendah. Sejauh ini, tingkat partisipasi sebanyak 64,02 persen.
Angka tersebut berdasar penghitungan dari jumlah data yang masuk sebanyak 97 persen. Persentase itu masih jauh dari harapan KPU yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77,5 persen.
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
