Masinton PDIP: Rini Soemarno Tak Lagi Punya Dukungan Politik

"Kalau ada rapat-rapat DPR dengan menteri BUMN, DPR pasti menolak. Karena keputusan DPR merekomendasikan untuk memberhentikan Rini Soemarno. Ini jadi beban buat presiden," ujar Masinton dalam diskusi survei Polcomm Institute di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu 20 Desember 2015.

Ia menegaskan sikap DPR yang merekomendasikan pemberhentian Rini bukan karena DPR mau menghakimi, tapi DPR diklaim menentang cara-cara seperti yang terjadi pada negosiasi perpanjangan kontrak Freeport.

"Tentu dalam hal ini tidak ada alasan lagi untuk tidak mengganti (Rini Soemarno). Kalau tidak diganti publik akan bertanya-tanya," kata Masinton.

Ia menuding Rini secara posisi jelas tidak berpihak pada kepentingan bangsa melalui contoh kasus Freeport dan Pelindo. Untuk contoh kasus Pelindo, ia menjelaskan Rini baru dilantik pada akhir Oktober 2014. Dua bulan setelah menjabat, pada Januari 2015 Rini sudah menyetujui penjualan JICT senilai US$ 215 juta

"Padahal menteri-menteri sebelumnya menolak. Harusnya penuhi dulu aspek perundang-undangannya," kata Masinton.