- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak mau berkomentar banyak soal usulan pencopotannya. Hal tersebut, kata Rini, akan dibahas oleh pemerintah.
Rini Soemarno diusulkan dicopot atas dasar rekomendasi Panitia khusus (Pansus) Pelindo II yang diketuai oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
"No comment. Itu dibicarakan di sisi pemerintah," kata Rini Soemarno di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Desember 2015.
Pansus Pelindo II dalam laporannya mendapatkan empat temuan permasalahan di Pelindo II yang dipimpin Richard Joost (RJ) Lino itu.
Soal pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan PT JICT antara Pelindo II dengan HPH, masalah pembangunan dan pembiayaan terminal pelabuhan Kalibaru, serta tata kelola perusahaan yang dianggap bermasalah dengan adanya persoalan ketenagakerjaan.
Atas persoalan tersebut, Direktur Utama RJ Lino direkomendasikan diberhentikan. Sementara itu, Rini Soemarno dinilai melakukan pembiaran atas masalah yang terjadi di BUMN itu.
Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka mengatakan Pansus Pelindo II berharap Presiden Joko Widodo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Rini.
Dalam hal ini, Menteri BUMN menurut Pansus sudah melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena tidak melakukan tugasnya sebagai menteri yang membawahi BUMN.
DPR mengirimkan rekomendasi Pansus Pelindo II ke Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu 18 Desember 2015. Namun Istana sendiri, menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, belum membahas perihal rekomendasi tersebut. (ase)
Sanksi Tak Boleh Rapat di DPR untuk Rini Soemarno Berlanjut
Hingga pencabutan dilakukan melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR.
