Sumber :
- Diah Pitaloka/Viva.co.id
VIVA.co.id
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan soal pemilihan ketua DPR dari Fraksi Golkar bisa dilakukan dengan terlebih dulu menggabungkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali dan Ancol.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
"Ya nanti selesai juga kalau pengurusnya kita satuin," ujar JK pada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin 21 Desember 2015.
Ia mengatakan untuk menyatukan pengurus ini, pihak Munas Bali dan Ancol sudah mengirimkan utusannya masing-masing lima orang untuk berunding.
"Saya minta seminggu ya, 10 harilah selesai," kata JK.
JK menilai persoalan siapa yang akan menjabat kursi Ketua DPR ini karena struktur kepengurusan Golkar belum selesai meskipun telah islah.
Sebelumnya, mantan Ketua DPR dari fraksi Golkar DPR Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, Golkar harus me-recall kadernya untuk menggantikan Novanto.
Sementara ini, Ade Komarudin telah ditunjuk menjadi pengganti Novanto. Hanya saja kubu Munas Ancol meminta agar nama tersebut dirundingkan bersama pihaknya. Apalagi memang belum ada pelantikan ketua DPR yang baru.
Persoalan muncul karena saat ini Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Surat Keputusan kepengurusan Munas Ancol tidak sah dan harus dicabut.
Halaman Selanjutnya
"Saya minta seminggu ya, 10 harilah selesai," kata JK.
