- VIVA.co.id/Lilis Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu mengatakan, rekomendasi Pansus Pelindo wajib dijalankan eksekutif. Jika tidak, hal itu berpotensi memperburuk hubungan antara DPR dan pemerintah.
"Kalau tidak dilaksanakan akan mengganggu hubungan eksekutif dengan legislatif. Rapat-rapat menteri BUMN dengan DPR pasti ditolak DPR. Pasti implikasinya ke sana," ujar Masinton dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu 23 Desember 2015.
Menurutnya, tak masalah jika Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut. Sebab, rekomendasi ditujukan kepada Presiden Jokowi. "Rekomendasi kemarin saya belum tahu apa sudah disampaikan apa belum dari pimpinan DPR ke Presiden. Tapi rekomendasi bersifat mengikat. Kata ahli hukum tata negara itu imperaktif mengikat," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Masinton pun mengingatkan JK agar tidak memiliki konflik kepentingan dalam pengelolaan negara. "Jangan otoritas jabatan digunakan untuk perluas akses bisnis. Karena pada masa Orde Baru pernah terjadi. Pengaruh jabatan Presiden Soeharto digunakan keluarga untuk kepentingan bisnisnya. Dan sekarang masa reformasi tidak boleh lagi."
(mus)
Terobos Pendemo, Menteri Rini Naik Motor Patwal
Agenda rapat di Kementerian Perekonomian.
