- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengkritisi isu reshuffle (perombakan) kabinet jilid II. Menurut Siti, reshuffle tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat, atau mendasar.
"Kalau pun reshuffle untuk siapa, apa relevansi dan urgensinya?" kata Siti dalam perbincangan dengan tvOne, Jumat, 25 Desember 2015.
Siti mencatat, pada reshuffle jilid pertama pada Agustus 2015 lalu, ada tekanan luar biasa dari segenap pihak, mulai dari publik maupun partai-partai koalisi. Kemudian, setelah muncul berbagai hiruk pikuk politik, permasalahan nasional, isu perombakan kabinet kini mulai mengemuka lagi.
"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak bisa begitu saja, meskipun punya hak prerogatif. Publik pasti bertanya, untuk apa ini, apakah memang menteri-menteri membuat gaduh?" kata Siti lagi.
Siti berharap, perombakan kabinet tidak sekedar didasari politik transaksional. Misalnya saja, karena adanya partai politik yang menyatakan mendukung pemerintah beberapa bulan yang lalu.
"Jelaskan ke masyarakat bahwa ini bukan semata-mata untuk mengakomodasi partai-partai yang akan merapat," tuturnya.
Terlepas dari itu, Siti mengakui, ada kekurangan di sejumlah kementerian selama satu tahun lebih pemerintahan Jokowi. Ia menyebut setidaknya dua pos.
"Ada keinginan perubahan di bidang ekonomi dan hukum. Dua bidang itu, agar dibenahi," katanya.
Isu perombakan kabinet muncul, seiring kinerja pemerintahan Jokowi yang belum maksimal. Kabar semakin santer begitu elite Partai Amanat Nasional menemui Jokowi di Istana Negara dan menyatakan dukungan pada pemerintah. (asp)
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
