Sumber :
- Istimewa
VIVA.co.id -
Anggota Komisi V Fraksi Partai Gerindra, Moh Nizar Zahro, ikut angkat bicara mengenai mundurnya Djoko Sasono dari jabatannya sebagai Direktur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Nizar berharap tindakan Djoko bisa menjadi contoh yang baik bagi pejabat di Indonesia.
"Karena Djoko Sasono merasa gagal mengatasi kemacetan parah yang terjadi akibat libur sekolah, Natal dan, tahun baru sebagai rasa tanggung jawabnya," kata Nizar dalam siaran persnya kepada
VIVA.co.id,
Minggu, 27 Desember 2015.
Nizar mengapresiasi sikap Djoko tersebut. Dia berpendapat, mundur adalah bentuk sikap ksatria, rasa malu, tanggung jawab, dan cara untuk menjaga harkat dan martabat diri.
"Mundurnya Djoko tidak mengurangi harga dirinya. Yang terjadi justru sebaliknya. Djoko justru mendapatkan simpati dan apresiasi dari masyarakat," ujar Nizar.
Nizar menilai Djoko bisa dikatakan sebagai pelopor atau pioner pejabat yang mundur. Setelah Sigit yang juga mundur dari Dirjen Pajak akibat tidak bisa memenuhi target pajak tahun 2015. Padahal, pendapatan negara hanya berasal dari pajak, PNPB dan hibah.
"Oleh karena itu, para pejabat-pejabat perlu mencontoh Djoko dan Sigit. Lebih baik pro aktif mundur ketika gagal melaksanakan tanggung jawabnya," kata Nizar.
Terlepas dari apresiasinya, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur XI itu mengaku terkejut dengan pengunduran diri Djoko Sasono. Sebab, selama ini pejabat di Indonesia sulit untuk mundur meskipun dinilai gagal dengan menyampaikan berbagai dalih supaya terus bertahan.
Selama ini, ia mencatat, berbagai usulan bahkan tekanan untuk mundur diabaikan oleh si pejabat gagal. Semua hanya dianggap angin lalu, kelompok barisan sakit hati karena tidak kebagian kue kekuasaan.
"Begitu alotnya menuntut seorang pejabat untuk mundur, aksi-aksi unjuk rasa kadang berakhir dengan bentrok baik antara pihak yang pro dan kontra," katanya.
Baca Juga :
Menhub: Bandara Kulonprogo Beroperasi 2019
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Baca Juga :
