- ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
VIVA.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengatakan pemerintah mempunyai kebijakan untuk memungut dana ketahanan energi dari penjualan BBM untuk rakyat.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo tinggal menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya.
"Tapi apa Presiden Jokowi tega melakukannya?" kata Ramson di Jakarta, Kamis, 31 Desember 2015.
Ramson menambahkan, rencana pemerintah menerapkan pungutan dana ketahanan energi per tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp200-300 per liter dari pengguna premium dan solar, akan membebani rakyat.
"Ini harga premium mau ditetapkan Rp6.950 per liter, sesudah itu mau ditambah lagi biaya pungutan Rp200 per liter, sungguh tega pemerintahan sekarang," ujar Ramson.
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan tanpa memberi beban terhadap rakyat sebenarnya keuntungan Pertamina sudah tinggi. Sehingga dana riset pengembangan energi tidak perlu dibebankan pada rakyat yang membeli premium dan solar.
Ramson berharap Presiden, Jokowi mengkaji kembali usulan yang disampaikan Menteri ESDM, Sudirman Said. Usulan tersebut bisa mengganggu stabilitas pemerintah sendiri. (ase)
Dana Ketahanan Energi Capai Rp3 Triliun
Dana akan digunakan untuk pembangunan cadangan minyak strategis.
