Sumber :
- Antara/ Dhoni Setiawan
VIVA.co.id
- Politisi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengapresiasi keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. SK ini terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar.
"Mudah-mudahan bisa memberikan kepastian hukum, karena apa pun juga dalam berorganisasi kita membutuhkan kepastian hukum, jadi ini yang kita harapkan," ujar Satya di Gedung DPR RI pada Kamis, 31 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Mudah-mudahan bisa memberikan kepastian hukum, karena apa pun juga dalam berorganisasi kita membutuhkan kepastian hukum, jadi ini yang kita harapkan," ujar Satya di Gedung DPR RI pada Kamis, 31 Desember 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
SK Menkumham Yasonna Laoly mencabut SK pengakuan terhadap kepengurusan Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Hal ini berarti dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas Riau sesuai putusan Mahkamah Agung.
Saat dikonfirmasi apakah ada lobi-lobi di balik keputusan Menkumham ini, Satya mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.
"Saya tidak tau ini
bargaining
atau apa, ini terlalu jauh menurut saya. Mediasinya bukan mediasi pertemuan seorang dua orang, tapi ini mediasinya melalui proses persidangan, proses hukum yang berlaku. Jadi kita hargai itu," kata Satya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
SK Menkumham Yasonna Laoly mencabut SK pengakuan terhadap kepengurusan Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Hal ini berarti dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas Riau sesuai putusan Mahkamah Agung.
