Sumber :
- Cahyo/Biro Pers-Setpres
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menjelaskan
reshuffle
kabinet sebagai hak politik Presiden Joko Widodo. Namun ia memberi catatan bila akan dilakukan reshuffle
jilid II.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
"Kalau saya boleh mengingatkan dulu Pak Jokowi waktu kampanye tegas menyampaikan akan membuat kabinet ahli, bukan kabinet transaksional," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 8 Januari 2016.
Hidayat mengungkapkan pada waktu
reshuffle
jilid I dilakukan Presiden, Jokowi janji kampanye tersebut tidak terlihat. "Tetapi nuansa transaksionalnya sangat kentara," kata Hidayat.
Ia berharap bila
reshuffle
jilid II dilakukan Presiden Jokowi bisa merealisasikan janjinya. Sehingga janji politik saat kampanye bisa direalisasikan.
"Menurut saya mungkin beliau saat ini akan melaksanakan janjinya. Akan menghadirkan kabinet ahli. Kabinet profesional," ucap Hidayat.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan hanya dengan cara itu yang dapat meningkatkan kinerja kabinet. "Dan membuktikan janji Pak Jokowi kepada rakyat Indonesia," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau saya boleh mengingatkan dulu Pak Jokowi waktu kampanye tegas menyampaikan akan membuat kabinet ahli, bukan kabinet transaksional," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 8 Januari 2016.
