Sumber :
- ANTARA/Bhakti Pundhowo
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan dukungan terhadap pelurusan nama baik KH Abdurahman Wahid atau yang akrab diapnggil Gus Dur, yang tercoreng akibat dilengeserkan saat menjabat Presiden RI ke-6 pada 2001.
Saat itu, Gus Dur hanya mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Tanah Air ini sekitar dua tahun dari lima tahun yang seharusnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rizal Ramli Dukung Pemulihan Nama Gus Dur
Saat itu, Gus Dur hanya mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Tanah Air ini sekitar dua tahun dari lima tahun yang seharusnya.
Baca Juga :
Yenny Wahid Minta Pelengseran Gus Dur Diusut
"Saya sudah pernah bicara dengan Pak Mahfud (MD), mungkin tiga atau empat tahun yang lalu, perlu kita luruskan sejarah, karena Gus Dur dilengserkan waktu itu, saya lihat, tidak ada masalah aspek korupsi, karena pengadilan memutuskan tidak (bersalah). Lalu, beliau juga tidak melanggar konstitusi," ujar Luhut di Kantor MDD Institute, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 Januari 2016.
Isu yang menyeruak ketika pelengseran Gus Dur kala itu salah satunya karena diduga terlibat dalam skandal
bulogate
dan
brunaigate
, dimana terus bermunculan persoalan yang membuat pria asal Jombang, Jawa Timur itu rela untuk menjadi satu-satunya Presiden RI yang dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR.
Tetapi di mata orang-orang terdekatnya, termasuk Luhut yang pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gus Dur, pelengseran Gus Dur bukan murni karena masalah persoalan yang tengah dihadapinya, sehingga 'diwajibkan' untuk diturunkan.
"Saya lihat pelengseran itu karena menyangkut masalah politik. Ini perlu diluruskan ke depan dalam sejarah kita, sehingga jangan sampai nanti di kemudian hari, sekian puluh tahun lagi, tidak tahun kenapa Presiden Gus Dur itu diturunkan sebelum waktunya," jelasnya.
Mengenai langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun sahabat-sahabat mengenai pelurusan nama baik Gus Dur, Luhut mengaku sudah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Mahfud untuk mengungkap jatuhnya Gus Dur di tangan MPR.
"Saya sudah bilang ke Pak Mahfud, beliau waktu itu masih jadi Ketua MK (Mahkamah Konstitusi). Sekarang bisa saja kita membuat suatu penelitian untuk melakukan (pelurusan nama baik Gus Dur) itu. Saya siap mendukung itu," tegas Luhut. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya sudah pernah bicara dengan Pak Mahfud (MD), mungkin tiga atau empat tahun yang lalu, perlu kita luruskan sejarah, karena Gus Dur dilengserkan waktu itu, saya lihat, tidak ada masalah aspek korupsi, karena pengadilan memutuskan tidak (bersalah). Lalu, beliau juga tidak melanggar konstitusi," ujar Luhut di Kantor MDD Institute, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 Januari 2016.
