Kader Muda Golkar Dukung ARB dengan Syarat Khusus

Munas Partai Golkar 2014 di Nusa Dua Bali
Sumber :
  • Antara/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Para kader muda Partai Golkar mengklaim mendukung kepengurusan partai itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali pada 2014 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Mereka menyatakan siap mendukung sepenuhnya dan berada di barisan ARB, dengan catatan sang Ketua Umum memegang teguh konstitusi partai, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
Partai Pendukung Ahok Pakai Janji Tertulis Biar Tak Membelot

“Kami akan tetap berada di depan, di samping, maupun di belakang Pak ARB sejauh ARB tetap berpegang teguh pada AD/ART Partai Golkar,” kata Dwie Aroem Hadiyatie, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, melalui keterangan tertulis pada Selasa, 19 Januari 2016.
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar

Aroem mengklaim sebagian besar kader muda Golkar di sejumlah ormas partai itu mendukung kepengurusan hasil Munas Bali.

Ormas-ormas itu, di antaranya, AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar), SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), AMPI (Golkar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia), Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).

“Kader muda Partai Golkar, saya dan teman-teman muda lainnya di seluruh Indonesia, tidak akan meninggalkan ARB sebagai Ketum Partai Golkar yang sah. Karena dihasilkan oleh munas yang sah juga, yakni Munas di Riau (tahun 2009) dan Munas Bali (tahun 2014),” ujar Aroem, yang juga Anggota Komisi VI DPR.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar melalui jalur hukum dan berdasarkan AD-ART.

Menurutnya, tak ada cara lain selain memedomani AD-ART Partai Golkar untuk menyelesaikan konflik kepengurusan itu.

Selain itu, Aroem mendesak Menteri Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan untuk mengesahkan Partai Golkar hasil Munas di Bali.

Soalnya, hanya kepengurusan hasil Munas Bali-lah yang sah dan memiliki dasar hukum yang kokoh. “Secara hukum, Munas Bali sah karena mayoritas pemilik hak suara sah ada di Munas Bali,” katanya. (ase)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya