Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, berharap Partai Golkar bersatu setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hari ini. Hal tersebut, menurut Yasonna, akan memudahkan partai ini untuk melakukan konsolidasi pilkada tahun ini dan tak lagi ada dualisme pada Pilkada 2017.
"Yang pasti kami ingin penyelesaian yang demokratis. Kami tidak mau pilkada putusan politik ada dua (kepengurusan). Kalau di pilkada mendatang ini masalah juga," ujar Yasonna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin 25 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Yang pasti kami ingin penyelesaian yang demokratis. Kami tidak mau pilkada putusan politik ada dua (kepengurusan). Kalau di pilkada mendatang ini masalah juga," ujar Yasonna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin 25 Januari 2016.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Yasona juga berharap agar ada satu musyawarah nasional (Munas) di Golkar yang benar-benar mengakomodir kepentingan bersama.
"Harus ada mekanisme. Pemerintah dorong melalui satu Munas. Saya harap kubu Aburizal Bakrie, mari akomodasi," tambah Yasonna, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Dia mengingatkan bahwa dengan dicabutnya SK Menkumham tentang pengakuan Munas Ancol, maka kepengurusan yang berlaku adalah Munas Riau.
"Demi partai, maka harus diambil keputusan, ambil kebijakan," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga merespons positif rencana Munaslub Golkar yang menurutnya sebagai wadah Golkar bersatu tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasannya tertarik menghadiri penutupan Rapimnas malam ini.
"Itu kan saya punya kepentingan dengan teman-teman senior adalah bagaimana Golkar bersatu kembali. Persatuan itu hanya bisa lewat munas atau munaslub sama saja," kata JK. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Yasona juga berharap agar ada satu musyawarah nasional (Munas) di Golkar yang benar-benar mengakomodir kepentingan bersama.
