- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menyetujui adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasub). Namun, mereka tak setuju untuk menggelar Munas Bersama.
"Yang pasti bahwa seluruh DPD I, organisasi sayap, menolak yang namanya Munas Bersama," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, dalam perbincangan dengan tvOne, Senin 25 Januari 2016.
Nurdin mengungkapkan bahwa Munas Bersama tidak dikenal dalam AD/ART partai. Oleh karena itu, tidak ada legal standing yang bisa dijadikan pijakan.
"Munas Ancol yang pernah ada sudah tidak ada dengan putusan MA, yang mencabut keabsahan Munas Ancol, Menkumham juga sudah mengeksekusi (dengan mencabut SK)," kata Nurdin lagi.
Nurdin mengatakan bahwa saat ini tidak ada dualisme kepengurusan antara Munas Bali dan Munas Ancol. Sebab, Menkumham Yasonna Laoly sudah mencabut SK Munas Ancol.
"Dengan demikian, Munas yang digelar di bawah kepemimpinan ARB dan Idrus," tuturnya.
Persoalan internal Partai Golkar saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Meskipun Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie, namun Menkumham belum mengeluarkan SK untuk kepengurusan Munas Bali. Kondisi itu membuat ARB membuka opsi menggelar Munaslub. (ren)
Airlangga Respons Gugatan PDIP di PTUN: Keputusan MK Sudah Final
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara soal langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang melanjutkan gugatannya terhadap KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
