- VIVA.co.id/ Dianty Winda
VIVA.co.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia DPP Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009. Namun, usia dari kepengurusan tersebut ditetapkan hanya 6 bulan sejak keputusan tersebut dikeluarkan.
"Kepengurusan yang disahkan kembali dengan surat keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Munas atau Munaslub sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2016.
Keputusan ini berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016. SK paling baru ini mengesahkan kembali SK Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012, tertanggal 4 September 2012, terkait kepengurusan hasil Munas Riau masa bakti 2009-2015.
"Mudah-mudahan keputusan dari pemerintah ini, Golkar dapat cepat menyelesaikan kekisruhan. Ini cara yang sangat elegan untuk menyelesaikan kekisruhan," ujarnya.
Menurut Yasonna, keputusan ini sudah disampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi tadi. Ia juga meminta agar kubu Agung Laksono mau diajak kerja sama untuk menyukseskan Munaslub.
"Saya ajak kubu Agung untuk merapat, menyatukan barisan, agar Munaslub terlaksana dengan baik. Sehingga Golkar kuat dan bersatu kembali, apalagi dalam waktu dekat ada tahapan Pilkada," kata Yasonna.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar memutuskan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebelum bulan Ramadhan 2016. Kebijakan baru Yasonna itu merupakan respons dari hasil Rapimnas tersebut.
Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon
Ketum Partai Demokrat AHY menemui Ketum Partai Golkar Airlangga
