Sumber :
- Humas dan Protokol Bakamla RI
VIVA.co.id
- Wilayah laut Indonesia masih rawan berbagai aksi kejahatan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai salah satu pemegang otoritas keamanan di wilayah perairan, masih terbatas kemampuannya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
17 Negara Sepakat Jaga Keamanan Kawasan Perairan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rai, mengatakan Komisinya menginginkan Bakamla mempunyai otoritas lebih dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.
Baca Juga :
'Jenderal Bekingi Penyelundupan Akan Saya Hajar'
"Kita ingin Bakamla jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dilaut, penegak hukum di laut," kata Hanafi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis, 28 Januari 2016.
Hanafi menjelaskan hal ini berdasarkan fungsi Bakamla yang terkait dengan kepentingan 14 lembaga, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, Bea Cukai, kelautan serta perikanan.
"Karena menyangkut kepentingan yang luas Bakamla memerlukan payung hukum yang jelas. Ini agar Bakamla bisa berwibawa dengan legalitas yang jelas," ungkap Hanafi.
Politisi PAN ini menambahkan komisinya sedang membahas mengenai rencana pembuatan undang-undang tersebut.
"Perlu ada rumusan soal legislasi yang khusus mengatur keamanan laut. Hal ini agar Bakamla punya dukungan anggaran dan melaksanakan keinginan Presiden agar Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hanafi menjelaskan hal ini berdasarkan fungsi Bakamla yang terkait dengan kepentingan 14 lembaga, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, Bea Cukai, kelautan serta perikanan.
