- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan, selama ini fraksinya menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap itu pula yang akan diperdengarkan PKS di Sidang Paripurna yang rencananya akan dilangsungkan besok, Kamis, 18 Februari 2016.
"Fraksi PKS selama ini menolak sehingga nanti kalau mau surprise-nya besok aja dengar pandangan fraksinya. Kalau disampaikan sebelumnya buat apa ada paripurna," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.
Mengenai adanya anggota Fraksi PKS yang setuju dengan revisi tersebut di Rapat Badan Legislasi (Baleg) sebelumnya, menurut Jazuli adalah sebatas pandangan mini anggota fraksi. Oleh karena itu tak mustahil bisa berubah.
"Jadi memang yang ada di Baleg perwakilan Fraksi PKS. Tapi apa yang diputuskan di Baleg itu kan juga belum tentu disepakati di fraksi," katanya beralasan.
Namun, Jazuli enggan menjelaskan alasan PKS menolak revisi UU KPK. Hanya kata dia hal tersebut sudah melalui pertimbangan di fraksi dan partainya.
"Ya orang sah-sah saja menilai (penolakan ini) pencitraan atau percintaan atau kebencian atau apapun. Orang boleh menilai tapi sikap sebuah fraksi kan itu juga tentu atas dasar pertimbangan."
Sementara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana bakal menerima revisi UU KPK. Namun, fraksi tersebut menurut Jubir PPP, Arsul Sani akan meminta sejumlah catatan. Salah satunya adalah bahwa penyadapan KPK tak perlu seizin Dewan Pengawas yang akan dibentuk sesuai revisi UU.
"DPR dan pemerintah dalam pembahasan harus membuka ruang luas untuk publik menyampaikan pandangan, kritik dan masukannya," kata Anggota Komisi III, Arsul Sani soal salah satu catatan Fraksi PPP.
(mus)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
