- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdianan menyatakan, fraksinya belum menentukan sikap soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau RUU Tax Amnesty. Oleh karena itu dia meminta agar pemerintah jangan terlalu percaya diri bahwa RUU itu akan cepat diundangkan.
"Jadi harus jelas dulu argumentasi yang dikonstruksi oleh pemerintah. Hanura tidak akan serta-merta menerima atau menolak, kami ingin kejelasan dulu karena yang Hanura perhatikan sering kali pemerintah kita itu overestimate, ini yang harus dikoreksi," kata Dadang Rusdianan saat dihubungi, Rabu 24 Februari 2016.
Sebelumnya pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty ke DPR dan sudah masuk dalam daftar Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Kebijakan pengampunan pajak dalam legislasi itu bakal diberlakukan untuk menggenjot target penerimaan pajak Rp1.350 triliun tahun ini.
Pembahasan RUU kini dalam level teknis antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI.
Dadang menyatakan, keinginan pemerintah untuk memberlakukan tax amnesty didasarkan pada pertumbuhan negatif pendapatan pada awal tahun 2016. Namun demikian, pemerintah harus benar-benar bisa merumuskan alasan mendesaknya tax amnesty itu dengan rasional.
"Artinya kemungkinan tercapainya target pendapatan pajak harus dicarikan jalan keluarnya," katanya.
Sementara itu, Dadang menilai tak ada barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty tersebut. Pemerintah menurut dia menunda RUU KPK bukan karena menunggu DPR pasti meloloskan RUU Tax Amnesty ini. Pasalnya sebagian besar fraksi di DPR memang mendukung perubahan dalam UU KPK.
"Kalau Fraksi Hanura tidak melihat dari politik barter seperti itu. Kami melihat dari kepentingan realistis penguatan kapasitas fiskal di tahun 2016 maupun dalam jangka panjang," katanya lagi.
Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mempertanyakan soal kejelasan program Tax Amnesty yang sempat diusung pemerintah.
