Jika Munas Tertunda, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada 2017

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

VIVA.co.id – Penundaan berkali-kali terhadap rapat pleno DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Munas Islah telah menimbulkan keresahan di kalangan pengurus DPD I dan II Golkar se-Indonesia. Sebab situasi yang saat ini belum jelas mengancam kesiapan partai berlambang beringin, bahkan terancam tak bisa ikut pilkada serentak 2017.

img_title Adies Kadir Tegaskan Munas XI Partai Golkar Tidak Melanggar AD/ART

"Kemelut partai seharusnya berakhir melalui Munas Islah pada pertengahan April mendatang, sebagaimana kesepakatan rapat harian kepengurusan Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie," kata Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu 6 April 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, karena keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Munas Ancol, terjadi stagnasi. Dia menyoroti rapat pleno DPP Golkar yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu, 2 Maret, mendadak batal digelar.

img_title Hari Ini, Bahlil Umumkan Susunan Dewan Pembina hingga Sekjen Golkar

"Penundaan itu jelas menimbulkan banyak spekulasi. Terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam tak bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016,"

Sebagai salah satu anggota Tim Pemenangan Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin, Bambang mengaku pihaknya sepakat untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya pada kebijakan Aburizal Bakrie. Karena pihaknya yakin Aburizal paham mana yang terbaik bagi masa depan partai Golkar.

img_title Terpilih Jadi Ketum Golkar, Bahlil Bantah Ada Intervensi Pemerintah: Gak Ada Tuh

"Posisi Kami ikut saja, apakah munas mau digelar bulan April, Juli atau Oktober tahun ini. Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," ujarnya.

Bambang menegaskan, pihaknya pun setuju adanya desakan agar Pemerintah segera mengesahkan kepengurusan Hasil Munas Bali dan penyelenggara Munas adalah kepengurusan hasil Munas Bali. Namun, harus dicarikan solusi manakala pemerintah tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan SK kepengurusan Golkar dan tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau. Di SK perpanjangan itu, DPP Golkar Munas Riau ditunjuk sebagai penyelenggara Munas Islah atau Munas Rekonsilasi sebagai jalan emas untuk mengakhiri dualisme di tubuh partai Golkar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut