- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Presiden RI Joko Widodo diminta memimpin langsung pembersihan mafia impor sejumlah komoditas. Polemik dugaan adanya mafia impor mengemuka setelah ramai dibicarakan ihwal dugaan masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengungkapkan bahwa semua juga paham bahwa soal impor komoditas seperti daging dikuasai oleh mafia. Terbukti berkali-kali kasus demikian terjadi. Mafia impor itu terus bertahan karena melibatkan kekuatan penting di republik, dan selama ini tak pernah tuntas pengungkapan hingga ke akarnya.
Menurutnya, kalau Pemerintah serius dan tak ada elite negara bermain, masalah mafia impor adalah urusan sederhana. Di mana Ditjen Bea Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan di pintu importasi barang harus memperketat pengawasan.
"Untuk itu, sebaiknya presiden segera memanggil Menteri Keuangan bersama jajarannya seperti Dirjen Bea Cukai. Kemudian Kapolri, BIN, bahkan KPK, untuk menuntaskan ini. Menkopolhukam dilibatkan untuk menuntaskan ini," kata Trimedya di Jakarta, Kamis 10 Maret 2016.
Gerakan yang dipimpin presiden menuntaskan mafia impor itu, seharusnya tak seperti pemadam kebakaran. Artinya, gerakannya harus mampu membersihkan sampai ke akarnya.
"Bukan hanya impor daging, tapi juga lain. Ini ada sindikat dan mafia. Harus dibongkar. Apa yang dulu terjadi dengan mantan Presiden PKS juga sudah membuktikan. Ini yang harus benar-benar dituntaskan," kata Trimedya.
Menurutnya, kalau mafia impor ini selesai, presiden takkan pusing lagi karena potensi pemasukan negara bisa diselamatkan. Potensi pemasukan negara dari impor ini besar sekali. Makanya Pemerintah harus sungguh-sungguh
Trimedya juga mendukung bila KPK dilibatkan untuk memberikan semacam terapi kejut (shock theraphy) di sektor importasi komoditas tersbut.
"Kalau ada mau upaya shock therapy, misalnya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di bagian itu, ya bagus. Dari situ KPK bisa mengungkap siapa sebenarnya jaringannya. Kalau dulu Fathanah. Apa ada pemain lagi? Pasti ada mafianya karena keuntungannya besar sekali dari impor ilegal," kata dia.
Soal impor daging ilegal dari India itu pertama kali diungkap oleh Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun, yang meminta KPK RI mengawasi DJBC. Dia mengungkapkan, pada 6 Januari 2016, kapal masuk pelabuhan Tanjung Priok membawa 7 kontainer yang diduga berisi daging dari India. Dalam dokumen disebutkan bahwa isi kontainer adalah kulit olahan (wet blue). Namun, Petugas DJBC mencurigainya. Sebab kulit itu berada di dalam kontainer dengan pendingin mencapai 20 derajat Celcius.
Masih menurut laporan DJBC, pada 7 Januari 2016, kantor Bea Cukai menerbitkan nota hasil intelijen (NHI). Pada 22 Januari 2016, kontainer itu baru dibongkar di gudang milik importer di Cileungsi, Bogor. Hasilnya, petugas BC menemukan daging sapi beku. Lantas gudang itu disegel.
"Itu saja sudah aneh, masa dibongkar di gudang importir?" kata Misbakhun.
Tapi oleh oknum pimpinan DJBC, kemudian dimintakan agar pemeriksaan disesuaikan dengan dokumen tertulis asal, yakni kulit olahan (wet blue) Australia.
“Kenapa pimpinan justru menutup fakta tersebut? Jangan-jangan ada pemain lama yang terlibat dalam proyek impor daging sapi India itu?" ujar politikus Golkar itu.
Selain kasus impor daging, Misbakhun juga mengingatkan bahwa di DJBC juga ada kasus impor tekstil. ?Atas dasar itulah dia meminta lembaga antirasuah menindaklanjuti kasus impor daging ilegal asal India itu.
Rutin Impor Daging Sapi, Solusi Turunkan Harga?
Harga daging belum sesuai dengan keinginan Presiden Rp80 ribu/kg.
