Wapres Pertanyakan Niat DPR Ubah Syarat Calon Independen

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan niat Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin meningkatkan syarat dukungan calon perseorangan atau jalur independen, menjadi 15 hingga 20 persen dalam revisi undang-undang Pilkada.

"Partai politik penting dalam negara demokratis. Tentu harus kita hormati. Tapi calon independen juga secara demokratis diputuskan partai sendiri dalam undang-undang. Setiap UU yang setujui siapa? Kan partai politik juga," kata Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

Kalla mempertanyakan alasan DPR untuk mempertentangkan aturan lama yang mereka buat dan rancang sendiri, dengan usul baru meningkatkan syarat calon independen.

"Jadi tidak ada deparpolisasi. Kan ini undang-undang. Undang-undang siapa yang bikin? Ya partai politik. Jadi berarti partai politik sejak awal menyetujui itu kan. Kenapa dipertentangkan?," tanya Wapres. 

Sebelumnya, DPR mengusulkan dalam revisi UU Pilkada agar syarat dukungan calon perseorangan dinaikkan. Saat ini, dalam UU Pilkada syarat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah lewat jalur independen sekitar 6,5-10 persen. 

Isu menaikkan syarat dukungan calon perseorangan ini menguat pasca Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan. (ase)

DPR Minta KPU Lakukan Verifikasi Data Calon Independen

Alasannya, KPU tidak boleh asal memverifikasi data calon independen.

VIVA.co.id

8 Juni 2016