- Mitra Angelia
VIVA.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat verifikasi KTP yang menjadi syarat dukungan terhadap calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada.
Hal tersebut diperlukan untuk mencegah digunakannya KTP yang tidak terdaftar di daerah terkait, sebagai dukungan.
"Jangan sampai ada duplikasi, sehingga dukungan untuk independen itu, KTP-nya dia harus punya hak pilih," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo, di Denpasar, Bali, Kamis 17 Maret 2016.
Menurut Tjahjo, pihaknya siap memberikan bantuan kepada KPU untuk memverifikasi Nomor lnduk Kependudukan (NlK) KTP. Namun, dia membantah bahwa hal tersebut bertujuan untuk memperberat calon independen.
"Bukan, itu untuk membuktikan bahwa memang ia penduduk situ," ujar Tjahjo.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah, mengungkapkan pengecekan NlK diperlukan untuk memastikan KTP yang digunakan mempunyai hak pilih.
"Kalau mau valid satu NIK diuji satu KTP. Itu tugas KPU untuk memastikan. Itu kalau demokrasinya subtantif bukan prosedural maka harus diuji betul," kata dia.
Atas hal tersebut, Zudan menyebut pihaknya siap bekerjasama dengan KPU dalam melakukan pengecekan. "Nanti KPU harus menggunakan aplikasi dari dukcapil karena KPU sudah bekerjasama dengan kita untuk mengakses data kependudukan. Dari DAK2, DP4 sampai DPT," ujar dia. (one)
Peserta Pilkada 2018 Masih Didominasi Calon dari Parpol
Calon independen syaratnya lebih sulit.
