- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 April 2016 mendatang mendapat penolakan keras dari Partai Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu menilai rencana kenaikan iuran BPJS saat ini belum berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.
"Gerindra menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pemberian fasilitas pelayanan yang masih buruk kepada masyarakat saat ini," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Jumat, 18 Maret 2016.
Moekhlas menjelaskan kenaikan iuran BPJS menandakan bahwa tujuan utama pemerintah saat ini bukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan rohnya saat BPJS dibuat.
"Tetapi, ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin mengambil keuntungan saja dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan," tutur Moekhlas.
Sementara itu, anggota Komisi IX, Roberth Rouw menegaskan bahwa dalam rapat antara Komisinya dengan Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan pada Rabu, 16 Maret 2016, pemerintah beralasan bahwa kenaikan Iuran BPJS Kesehatan salah satunya untuk memberikan imbalan yang setimpal kepada pihak rumah sakit.
"Seharusnya, pemerintah menata terlebih dahulu proses pelaksanaan pelayanan kesehatan yang selama ini masih berantakan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Bila sudah baik dan dirasakan masyarakat baru bicarakan kenaikan iuran," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah akan menaikkan premi BPJS per April 2016. Hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No.19 tahun 2016. Sehingga besaran iuran peserta Mandiri BPJS Kesehatan mengalami kenaikan.
Adapun rincian kenaikannya yaitu:
- Klas I semula Rp.59.500,- menjadi Rp.80.000,-
- Klas II semula Rp.42.500,-
Menjadi Rp.51.000,-
- Klas III semula Rp.25.500,-
Menjadi Rp.30.000,-
Kenaikan iuran tersebut berlaku mulai April 2016.
(ase)
28 Orang Pegang Kartu BPJS Palsu di Koja
Kasus ini terbongkar saat korban berobat di Puskesmas Koja.
