- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/
VIVA.co.id – Pihak Istana membantah kritikan Partai Demokrat, yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak memperhatikan program bantuan untuk rakyat, dan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan wajar Partai Demokrat menyampaikan kritik dan memberi masukan seperti itu.
"Tentu apakah masukan itu nanti memang sesuai kenyataan atau tidak, itu akan di ini (lihat) lebih lanjut," kata Johan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.
Bagi pemerintah kata Johan, siapapun yang memberikan masukan akan diterima. Namun, lanjut dia, tidak semua masukan yang diberikan oleh pihak di luar pemerintah bisa diterima, lantaran pihak luar juga tidak memahami apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang.
"Apa kemudian dilaksanakan atau tidak kan dilihat, kan orang di luar tidak mengetahui secara detail yang ada di dalam pemerintahan. Tapi sebagai masukan ya sah-sah saja," jelas Johan.
Namun, Johan membantah kritikan Demokrat, yang menyebut pemerintah terlalu fokus pada infrastruktur dan mengabaikan bantuan sosial untuk masyarakat. Menurutnya, kritikan itu tidak sesuai dengan keadaan dan kerja yang dilakukan pemerintah.
"Pemerintah sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan seperti Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Itukan juga dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan," katanya.
Sebelumnya, aksi balas kritik belakangan marak terjadi antara Partai Demokrat atau Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kebijakan menggenjot infrastruktur, dinilai SBY maupun Demokrat kurang tepat, disaat kondisi ekonomi belum pulih.
"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu 20 Maret 2016.
Komentar ini dilontarkan bersamaan dengan Presiden Jokowi, meninjau mega proyek kompleks pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang memiliki anggaran triliunan rupiah. Proyek ini mangkrak sejak era Presiden SBY, akibat kasus korupsi yang menyeret Menpora saat itu, Andi Mallarangeng, ke balik jeruji penjara.
