VIVA.co.id – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menyampaikan protes kepada delegasi Israel di pertemuan Committee on Middle East Question dalam rangkaian sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke 134 di Lusaka Zambia atas ditolaknya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz sidik yang hendak masuk ke Ramallah untuk melakukan pelantikan Konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina.
"Kami, Indonesia turut berupaya menciptakan situasi kondusif terkait dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Dan untuk itu kami membuka konsulat kehormatan di Ramallah. Namun saat pelantikan, Israel tidak memberikan flying permit (izin) kepada Menlu Indonesia dan rombongan. Kami sangat menyayangkan. Dan untuk itu kami prote,” ujar Rofi Munawar langsung kepada delegasi Israel dalam pertemuan tersebut.
Committee on Midlle East Question di IPU beranggotakan 12 negara, masing-masing Inggris, Perancis, Belgia, Denmark, Chili, Swiss, Lessoto, Indonesia, Palestina, Itali, Slovenia dan Israel. Tentu kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Rofi sebagai anggota Committe untuk menyampaikan protes atas perlakuan negara Israel yang tidak memberikan izin terhadap menteri Luar negeri dan rombongan untuk masuk ke Ramallah.
"Dalam kesempatan itu delegasi Israel menyampaikan maaf atas apa yang telah dilakukan oleh negaranya dan akan menyampaikan kepada pemerintahnya,” ujar Rofi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melantik Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shuseh, yang berkedudukan di Ramallah, Minggu 13 Maret 2016.
Upacara pelantikan dilakukan di KBRI Amman, dengan dihadiri Menlu Palestina Riyad al-Maliki, para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman.
Pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina tidak dilakukan di Ramallah karena beberapa saat menjelang keberangkatan Menlu RI beserta delegasi menuju Ramallah, Israel tidak memberikan izin. (rin)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
