- ANTARA/Irwansyah Putra
VIVA.co.id - Peneliti Cyrusnetwork, Hasan Nasbi, menilai akar masalah politik uang di partai politik (parpol) bukan soal sumber dana. Masalahnya ada pada pengeluaran dana parpol yang dinilai tak masuk akal.
"Kenapa elit parpol nasional, parpol agama, perilakunya sama. Mau yang NU, Muhammadiyah perilakunya sama. Berarti ada penyakit yang sama. Bukan persoalan ideologi. Politik uang itu kan perilaku yang sama di semua parpol," kata Hasan dalam diskusi di kantor Mahfud MD Initiative, Jakarta,
Ia menilai saat ini partai hanya menjadi oligarki modal. Sebab syarat yang diatur dalam undang-undang untuk membuat sebuah parpol memang mahal. Misalnya parpol harus memiliki sekretariat di semua tempat.
"Harus ada bukti sewanya. Siapa yang bisa bikin partai yang wajib sewa tempat untuk kegiatan partai. Harus perlihatkan sewanya selama lima tahun. DPD dan DPC ada syarat minimalnya. Siapa yang biayai? Di tengah-tengah kepercayaan yang rendah pada parpol makanya yang mampu bikin parpol Prabowo, HT (Hary Tanoesoedibjo)," kata Hasan.
Menurutnya, semua partai harus menghidupi dirinya dengan syarat yang tak masuk akal. Misalnya untuk syarat pengurus partai, pengurusnya harus banyak. Padahal yang kerja hanya tiga orang.
"Dari mana parpol dapat dana. Tidak apa parpol punya badan usaha selama tidak terkait konflik kepentingan. Punya pabrik, mal. Boleh harusnya. Tapi belanjanya juga harus dilihat. Kalau belanja partai sama seperti hari ini, partai akan sama," kata Hasan.
Awas, Terima Politik Uang Bisa Terjerat Pidana
Pada pemilu sebelumnya, hanya pemberi yang terkena ancaman pidana.
