- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta para wakil rakyat tidak mengutamakan kuantitas namun kualitas terkait undang-undang.
Menurutnya, tidak semua patokan keberhasilan legislasi berdasar kuantitas.
"Maka saya sepakat dengan Presiden. Tapi kualitas seperti apa?" tanya Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.
Menurutnya, apa yang disebut sebagai kualitas oleh Presiden Jokowi tidak jelas. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, tata cara pembentukan undang-undang DPR harus bersama dengan pemerintah baik menentukan long list maupun prioritas.
"Ini harus dibicarakan bersama dan selama ini tidak ada pembicaraan dari pemerintah soal ini, ujug-ujug pemerintah mengatakan ini. Jangan-jangan Presiden tidak membaca apa yang ditandatanganinya," ujarnya menambahkan.
Politisi Partai Gerindra itu meminta, pemerintah melakukan interopeksi terkait pengajuan rancangan-undang-undang. Sehingga kualitas undang-undang yang diinginkan bisa direalisasikan.
"DPR ini bukan sekadar pabrik undang-undang. Apalagi jika tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Bahkan ada rumor bahwa ada rancangan undang-undang titipan kepentingan asing, ini bahaya juga. Kami ingin melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan umum," ujarnya menegaskan.
Fadli mengungkapkan, dari 40 undang-undang yang masuk program legislasi nasional prioritas 2016, 13 rancangan adalah inisiatif dari pemerintah dan telah disepakati oleh DPR serta pemerintah.
Sebelumnya, Jokowi menyentil DPR yang terlalu bersemangat membuat undang-undang. Jokowi menilai DPR tidak perlu menargetkan membuat puluhan undang-undang dalam setahun.
(mus)
