VIVA.co.id - Partai Hanura mendesak kadernya, Wahyu Dewanto, memberikan penjelasan mengenai surat permohonan fasilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait rencana kepergiannya ke Australia.
"Kami kontak supaya klarifikasi, tapi yang bersangkutan lagi merawat ibunya," kata Ketua DPP Hanura Sarifuddin Sudding, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 April 2016.
Menurut Sudding, dengan memberikan penjelasan atau klarifikasi maka Wahyu bisa mengemukakan maksud dan tujuan ikut meminta fasilitas. Selain itu juga bisa mengungkap bagaimana kronologis dari persoalan tersebut. "Atas inisiatif siapa surat itu terbit," ujar anggota Komisi III itu.
Sudding menegaskan bahwa Hanura tidak memperbolehkan pemberian fasilitas dalam kunjungan pribadi. Tak hanya itu, Sudding juga menegaskan Badan Kehormatan Partai akan menyelidiki kasus tersebut.
"Di Hanura ini ada yang namanya Badan Kehormatan. Ini yang akan menginvestigasi, yang menindaklanjuti masalah ini," kata Sudding.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan penyesalan atas surat Nomor:B/1337/S.MENPANRB/03/2016 tentang permohonan fasilitas. Selain itu, surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. Baca selengkapnya
Menyoal Wacana Pemangkasan 1 Juta PNS
Banyak kalangan mengkritik langkah Yuddy Chrisnandi itu.
