- Antara/ Regina Safri
VIVA.co.id - - Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, ragu dengan keseriusan pemerintah dalam membongkar skandal Panama Papers.
Meski, skandal dengan modus penggelapan pajak ini juga disebut-sebut turut melibatkan sejumlah pengusaha Tanah Air.
Menurut Drajad, nama-nama yang beredar di Panama Papers, setidaknya bisa digolongkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, yang paling dominan adalah kelompok penyimpan dana dan aset di Singapura.
"Saya kenal pribadi dengan cukup banyak nama-nama tersebut. Mereka membuka rekening di Singapura memakai Shell companies yang terdaftar di Panama, British Virgin Island, bahkan hingga yang dekat-dekat seperti Labuan (Malaysia). Tujuannya, menyembunyikan aset dari Indonesia dan memanfaatkan pajak penghasilan yang lebih rendah di Singapura," ujar Dradjad, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 April 2016.
Kelompok kedua, adalah pihak yang melakukan penggelapan pajak melalui transfer pricing, rekayasa aksi korporasi, rekayasa transaksi ekspor impor dan sebagainya. "Dari nama-nama tersebut, cukup banyak yang patut dicurigai telah melakukan penggelapan pajak," ujarnya menambahkan.
Kelompok ketiga, lanjut Chairman Sustainable Development Indonesia (SDI) ini, adalah mereka yang patut dicurigai membeli kembali aset-aset mereka di BPPN dengan diskon utang yang sangat besar.
"Banyak sekali aset BPPN yang dibeli oleh SPV (special purpose vehicles). Kita sulit menemukan siapa pemilik aslinya karena tertutup oleh SPV yang berlapis-lapis," katanya.
Terkait ini, Dradjad menilai kasus ini bisa menjadi pintu bagi pemerintah untuk melakukan penelusuran dugaan penggelapan pajak. Meski, tidak mudah untuk melakukannya. Mengingat harus penyelidikan mendalam dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Perlu kerja sama yang efektif antara lembaga intelijen seperti BIN, penegak hukum seperti Polri dan Kejagung didukung PPATK, serta otoritas fiskal, moneter dan perbankan seperti Kemenkeu (khususnya Ditjen Pajak), BI, dan OJK. Sayangnya koordinasi antarlembaga justru menjadi titik lemah di Indonesia," katanya.
Selain itu, pemerintah juga bisa menginvestigasi ulang pembelian aset-aset BPPN. Secara teoritis kata dia, ini memungkinkan. Walau dalam prakteknya, ia kurang yakin bisa dilaksanakan. Alasannya, dokumen-dokumen selama ini sudah tidak jelas lagi ada di mana, SPV yang muncul baru dari Panama. Dari tax havens lain, juga masih aman.
"Dan yang paling penting, saya tidak melihat adanya political will yang kuat dari banyak pihak kunci. Misalnya, Kemenkeu dan Kemenneg BUMN pasti sangat enggan membongkarnya. Apalagi fraksi-fraksi di DPR," ujar Drajad.
Meskipun dokumen itu sebenarnya menguntungkan Indonesia, tapi Dradjad ragu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah secara maksimal. Tapi dia berharap, ada pihak yang akan menelusuri dan mengambil manfaat dari bocornya Panama Papers untuk kepentingan negara.
"Seberapa kecil pun peluang suksesnya. Misalnya, Kemenkeu. Dengan bantuan BIN, Polri dan PPATK, semoga Kemenkeu bisa membongkar satu dua kasus penggelapan pajak melalui transfer pricing."
Panama Papers merupakan bocoran dokumen yang mengungkap adanya investasi bodong dan pengemplang pajak, melibatkan klien-klien dari perusahaan hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca.
Menurut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang bermitra dengan media Jerman, Suddeutsche Zeitung, untuk merilis dokumen tersebut, data di dalamnya melibatkan 200 negara dan kekuasaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Ada nama 140 politisi dan pejabat publik juga di dalamnya, termasuk 12 penguasa negara, di antaranya Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
(mus)
Pandora Papers Menguak Rahasia Orang Terkaya dan Terkuat di Dunia
Para pemimpin dan politisi dunia, termasuk dari Indonesia masuk dalam daftar ini. Dokumen ini menunjukkan "banyak kemunafikan" dari mereka yang kaya dan berkuasa.
