Sebut Audit BPK Ngaco, Ahok Dituding Bangun Sentimen Publik

Rabu, 13 April 2016 - 09:56 WIB
Oleh :
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama
Sumber :
  • VIVA.co.id/Bayu Nugraha
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berupaya membela diri dengan mengatakan, audit BPK 'ngaco' sesaat sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Selasa, 12 April 2016 kemarin.

Baca Juga :
Ahok Akan Bangun Apartemen Mewah di RS Sumber Waras
"Motif Ahok hanya perkuat pandangannya, manfaatkan sentimen publik terhadap krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga, seolah-olah lembaga negara ini diisi oleh orang yang bermasalah," kata Hedrawan saat dihubungi, Rabu 13 April 2016.
 
Baca Juga :
Direktur Sumber Waras: Pembelian Lahan Tak Rugikan Negara
Menurut Hendrawan, laporan BPK yang ada saat ini sudah final dan sedang didalami KPK. Sementara konfirmasi KPK terkait hasil audit BPK dengan meminta keterangan Ahok merupakan hal biasa. 
 
"Sekarang Ahok lagi diteliti, BPK bilang merugikan negara, perkaya orang lain ada indikasi Ahok melanggar hukum,"  ujarnya.
Baca Juga :
Fadli Zon: Tak Salah Jika DPR Awasi Ahok soal Sumber Waras

Anggota Komisi XI DPR RI ini meminta KPK tetap profesional dan indipenden, sehingga tidak terpancing pernyataan Ahok yang menyatakan hasil audit BPK kacau.

"KPK harus independen dan keputusanya tidak diombang ambing dengan opini publik yang sedang dibangun Ahok. Kita dorong KPK untuk mempercepat pemeriksaan kasus Sumber Waras," katanya.

Saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Ahok mengatakan, siap menjelaskan perihal penyimpangan yang disebut BPK dalam hasil audit investigasi. Audit yang dilakukan BPK menurut Ahok tak sesuai yang seharusnya.

"Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan. Sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras masih terus dilakukan. Bahkan sudah lebih dari 30 orang yang diminta keterangannya terkait kasus ini, baik dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dari pihak swasta.

 

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Saat akan menjalani pemeriksaan di KPK, Ahok mengatakan, siap menjelaskan perihal penyimpangan yang disebut BPK dalam hasil audit investigasi. Audit yang dilakukan BPK menurut Ahok tak sesuai yang seharusnya.
Halaman Selanjutnya