- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly telah menandatangani Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali.
Menurut anggota Steering Committee Munaslub partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, keluarnya SK Menkumham HAM menjawab keraguan semua kader dan masyarakat yang selama ini berkembang.
"Susunan kepengurusan sudah ditandatangani oleh Menkum HAM, berarti pelaksana Munaslub sudah jelas sekarang," tegas Hetifah saat di hubungi, Rabu 27 April 2016.
Menurut Hetifah, selanjutnya SC Munaslub akan segera melakukan rapat pleno, yang tertunda beberapa pekan. Pleno ini juga untuk mempercepat persiapan, karena rencananya Munaslub akan dilaksanakan di Bali pada 23 Mei 2016 mendatang.
Waktu penyelenggaraan tersebut sesuai dengan catatan Menteri Yasonna, yang menghendaki pelaksanaan Munaslub sebelum puasa. Selain itu, menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo yang direncanakan menghadiri pembukaan Munaslub.
Anggota Komisi II DPR RI ini optimistis, Munaslub akan menyatukan kembali semua unsur di partai Golkar yang beberapa waktu lalu sempat terpecah.
"Saya sangat optimis karena aturan semua pihak arahnya positif. Karena ke depan akan ada Pilkada nanti kita sebagai partai politik harus solid," katanya.
Hasil rapat SC terakhir pada 11 April 2016 lalu telah diputuskan pembentukan delapan komite untuk persiapan Munaslub. Kedelapan komite itu adalah, komite organisasi, program, pernyataan politik, pertanggungjawaban, verifikasi, pemilihan, etik, serta sosialisasi dan kampanye.
Komite itu disiapkan menyukseskan Munaslub dan menghindari berbagai penyimpangan, seperti politik transaksional.
