- Istimewa
VIVA.co.id – Wacana kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, yang berencana mengutamakan lulusan universitas ternama dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) mengundang kritik. Wacana tersebut dianggap diskriminatif.
"Emang sekarang ada data yang menunjukkan kalau dari perguruan tinggi yang tidak terkenal itu tidak bagus," kata Anggota Komisi X DPR dan Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawarti saat dihubungi, Kamis 2 Juni 2016.
Reni mengingatkan Menteri Yuddy agar cermat dalam membuat kebijakan. Hal tersebut menurutnya harus dilalui kajian yang matang.
"Jangan diskriminatif. Semua lulusan perguruan tinggi berhak menjadi PNS. Masalahnya tinggal pada seleksi PNS saja," ujar Reni.
Sementara Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjafudian mengatakan hal senada. Hetifah mengingatkan bahwa integritas dan rekam jejak harusnya menjadi hal utama dalam proses perekrutan calon aparatur sipil negara (ASN).
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, integritas dan rekam jejak yang dimaksud meliputi keahlian, kualifikasi, kompetensi serta keterampilan yang dimiliki masing-masing calon PNS. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa calon PNS yang berasal dari universitas ternama memiliki integritas yang lebih baik dibandingkan calon PNS dari universitas lainnya.
"Walau saya lulusan ITB (Institut Teknologi Bandung), saya rasa tidak pada tempatnya Menpan membuat pernyataan yang mengecilkan hati banyak angkatan muda potensial yang berdedikasi di berbagai pelosok Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa yang layak lulus PNS adalah calon dari universitas ternama. Bahkan yang lulus dengan predikat cumlaude akan langsung bisa lolos. Hal tersebut menurut Politikus Hanura itu sebagai upaya mendapatkan figur-figur yang memiliki kemampuan terbaik.
