Projo Sikapi Partai Baru Besutan Relawan Jokowi
VIVA.co.id – Relawan Jokowi yang bernaung di bawah bendera Pro Jokowi atau Projo angkat bicara seputar kemunculan Partai Indonesia Kerja (PIKA). Meski pendiri PIKA mengklaim sebagai relawan Jokowi ternyata komunitas Projo mengaku tak turut serta dalam pendirian partai baru itu.
Namun demikian, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan wajar kalau itu dilakukan oleh sejumlah relawan dalam konteks demokrasi. "Kita tetap menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap warga bangsa dan itu dijamin konstitusi dasar kita." ujar Budi Arie Setiadi, kepada VIVA.co.id, Jumat 4 Juni 2015.
Budi menjelaskan, ada tiga hal prinsip yang harus dijawab mengenai perlu tidaknya pendirian partai politik baru. Pertama, apakah rakyat memerlukan partai baru atau tidak?. Kedua, apakah membangun dan memperkuat sistem kepartaian memerlukan partai baru? Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah konsolidasi demokrasi yang efektif dan berkualitas memerlukan kehadiran partai baru.
Menurut Budi, tiga prinsip itu yang perlu dikupas untuk menyikapi lahirnya PIKA ini. "Bagi kami di PROJO yang utama saat ini adalah mengawal pemerintahan Jokowi dan terus mengorganisir dan bekerja nyata untuk rakyat," ujar Budi.
Sebelumnya, Ketua Umum PIKA, Hartoko Adi Oetomo, mengatakan berdirinya partai itu dilatarbelakangi keinginan kaum profesional yang sebelumnya Golput saat pemilu, turut membangun politik yang sehat.
"PIKA didirikan kaum profesional dan orang-orang Golput yang sudah bertaubat. Hal ini karena melihat sistem politik kita ini tidak sehat," kata Hartoko.
Menurutnya, pengagas partai ini awalnya tak lebih dari 50 orang dengan latar belakang non parpol. Ia mengklaim meski baru dideklarasikan PIKA mendapat respons positif karena melakukan jejaring dengan para golput di seluruh Indonesia.
"Sampai dengan kemarin konpers sudah 34 provinsi dan 350 Kota, Kabupaten mungkin sudah lebih dari 2.000," kata mantan Direktur Eksekutif Nawacita Institute ini.
Kata-kata Jokowi Sebelum Kabar Gibran Mundur dari Wapres, Sempat Singgung Operasi Politik hingga Polemik Ijazah
Salah satu pernyataan Jokowi disampaikan pada Kamis (5/11/2026), ketika menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
