Jokowi Semprot Empat Kementerian Lembaga Yang 'Disclaimer'

Presiden Jokowi.
Sumber :

VIVA.co.id – Dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Pusat di Istana Negera, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘menyemprot’ empat kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini disclaimer. Itu artinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak memberikan pendapat (TMP) atau penilaian.

img_title Laporan Keuangan Danantara segera Dirilis, Dony Oskaria Janji Bulan Ini Selesai

Presiden Jokowi, secara gamblang di hadapan para menteri kabinet dan kepala lembaga yang hadir, langsung menyebut kementerian dan lembaga yang dia maksudkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tahun yang lalu saya sebutkan, kementerian dan lembaga mana. Sekarang saya sebutkan lagi, yang pertama yang disclaimer supaya diingat-ingat supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Jakarta, Senin 6 Juni 2016.

img_title Telkom Catat Pertumbuhan Pendapatan dan Laba pada Semester I 2026, Perkuat Peran di Danantara Indonesia

Dia mengatakan, baru tahun ini pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis aktual dalam pelaporan keuangan pemerintah. Diakuinya, hal tersebut tidak mudah.  

"Tahun yang lalu saya ragu-ragu apakah ini bisa di kerjakan dengan baik oleh kita semuanya," katanya.

img_title BEI Suspensi 72 Saham karena Telat Laporan Keuangan Kuartal I 2026, Ini Daftar Emitennya

Namun dengan hasil laporan BPK, kata dia, membuktikan adanya perbaikan. Dari hasil laporan BPK ada 56 kementerian dan lembaga yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sementara 26 kementerian dan lembaga yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk TMP atau disclaimer pada tahun sebelumnya ada tujuh kementerian dan lembaga. Opini TMP atau disclaimer ini diberikan apabila auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Opini tersebut bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit. Selain itu auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan yang disajikan sudah dengan wajar.

Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), Anindya Bakrie

Pendapatan BNBR Tembus Rp4,12 Triliun, Laba Usaha Meroket 2.157,14 Persen

BNBR mencatat pendapatan Rp4,12 triliun pada kuartal III 2026, naik 55,45 persen. Laba usaha melonjak 2.157,14 persen ditopang kinerja unit usaha. Baca di sini

img_title
VIVA.co.id
2 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut