VIVA.co.id – Pemerintah harus memiliki strategi untuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Jadi akan terlihat, mana PNS yang benar-benar bekerja melayani masyarakat dan bisa bekerja profesional.
Maka, sebagai rencana jangka panjang, sistem perekrutan dan pensiun PNS harus diperbaiki. Demikian menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.
"Sekarang ini sudah berkembang teknologi, dengan ponsel saja sudah bisa mengirim surat, fax, dan fotocopy. Artinya, satu pekerjaan yang dulu dikerjakan sepuluh orang, sekarang hanya butuh satu orang. Oleh sebab itu PNS bisa dikurangi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.
Ia melanjutkan, ketika menemui fakta jumlah PNS harus dikurangi, di sisi lain pemerintah harus mereformasi sistem perekrutan PNS. Karena menjadi pelayan masyarakat, maka PNS harus memiliki kriteria sebagai lulusan dan prestasi yang terbaik dan umur kerja produktif.
"Makanya saya usulkan ada pembatasan umur masuk dan pemotongan umur keluar. Kenapa dibatasi supaya yang masuk kerja untuk negara betul-betul sudah kompeten. Jangan disuruh terlalu banyak belajar. Sebab nanti keluar ongkos negara lagi," kata Fahri.
Menurutnya, kalau PNS dipensiunkan dengan cepat, maka saat keluar memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dengan kapasitas ilmu selama menjadi PNS. Misalnya untuk mengembangkan diri di sektor perdagangan, kegiatan sosial, maupun kegiatan politik.
"Pensiunan tentara bukan pensiunan muda, tapi pada umumnya sangat fungsional di tengah masyarakat. Mereka jarang sakit tapi bekerja di tengah masyarakat. Jadi memang harus umur masuknya lebih senior dan keluarnya dibikin muda sedikit supaya bisa berkegiatan di luar," kata Fahri.
"Jadi tangani sesuatu tidak boleh sekali. Harus ada long term planning. Tidak boleh kita potong eselon 3 dan 4. Jadi perbaiki rekrutmen PNS-nya. Kasih kompensasi lebih baik. Supaya lulusan terbaik dari universitas mendaftar dan orang yang masuk memiliki kapasitas profesional," kata Fahri.
Ia mengusulkan agar usia PNS memulai karirnya sejak 25 tahun. Lalu mengabdi sebagai PNS selama 25 tahun. Pada umur 50, PNS bersangkutan pensiun. Sehingga masa produktifnya digunakan untuk mengabdi pada negara.
"Dia (PNS) berikan terbaik pada negara, tapi negara berikan yang terbaik juga ssehingga confident. Ini sangat tidak confident. Sudah eselon I empot-empotan. Karena dia tidak dikompensasi dengan baik," kata Fahri,
Menurutnya dengan kompensasi yang baik bagi PNS, ketika ada orang yang ingin menyogok bisa menolak. Sebab sudah digaji cukup oleh negara. Sementara saat ini baru tengah bulan sudah mulai memikirkan mau 'Ngobyek' karena pemasukannya kurang.
"Ini cara memberantas korupsi. Harus dipikirkan secara integratif. Pemberantasan korupsi terintegrasi. Tapi belum ada proposalnya. Kepepet tidak ada uang, potong PNS. Jangan begitu caranya. Ngga akan nganggur kalau cara saya dijalankan," kata Fahri.
Menurutnya, melalui strategi yang ia jelaskan di atas, PNS bukannya menjadi pengangguran setelah pensiun tapi justru ia yakin malah bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
(ren)
