Kasus Vaksin Palsu, DPR Janji Tagih Tanggungjawab Pemerintah

Ketua DPR Ade Komarudin.
Sumber :
  • Lilis Khalisotussurur

VIVA.co.id – Para keluarga korban vaksin palsu Rumah Sakit Harapan Bunda mengadu kepada Ketua DPR RI Ade Komarudin alias Akom. Mereka meminta agar DPR mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah.

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

Mereka meminta pihak Kementerian Kesehatan untuk menemui keluarga korban. Kemudian mereka juga meminta tanggung jawab penuh RS, mulai dari pembiayaan hingga vaksinasi ulang. Sejauh ini, mereka melihat belum ada kejelasan terkait itu.

"Pihak manajemen tidak merasa bersalah. Kalau memang vaksin palsu enggak berdampak buruk, kalau dia punya anak coba kasih vaksin palsu," ujar seorang korban kepada Akom, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

Akom mengaku akan segera menindaklanjuti. Ia memastikan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk bertanggungjawab karena situasinya sudah genting. "Harus dibuat crisis centre dan harus dipimpin menteri yang bertanggung jawab. Terkait dengan tata niaga vaksin, bila tidak cukup kita buat tim pengawas DPR," kata Akom kepadanya.

Untuk hal ini, ia menyerahkan sepenuhnya pada Komisi IX DPR. Namun jika dirasa penyelidikan akan mendalam lagi, maka pengawasan bisa juga melibatkan Komisi-Komisi lain. "Ini harus serius karena ini menyangkut generasi penerus bangsa," kata Akom.

DPR Sarankan Aturan Menag soal Toa Masjid Disesuaikan Kondisi Daerah
Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota Komisi VI DPR RI

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022