VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, menilai seharusnya memang ada larangan di semua instansi pemerintahan untuk bermain Pokemon Go. Salah satu alasannya, permainan itu banyak negatifnya.
"Baguslah saya kira (Pokemon Go dilarang di Mabes Polri dan Istana)," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.
Dari yang Fadli dengar, game asal Jepang tersebut memang lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Misalnya, ada banyak orang yang celaka karena memainkannya di jalan.
"Termasuk di DPR, harusnya dilarang. Nanti, belum sempat kita bicarakan (larangan bermain Pokemon)," kata Fadli.
Sebelumnya, ada larangan bagi anggota Polri dan pihak yang berada di Istana Presiden untuk memainkan game yang sedang hits ini. Ketua DPR Ade Komarudin juga sudah melarang permainan tersebut.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tantowi Yahya, meminta institusi pemerintahan mewaspadai dampak negatif dari aplikasi game Pokemon Go.
Ia mengatakan, permainan yang menggunakan kamera secara real time tersebut mengandung risiko keamanan negara. Terlebih jika ada Pokemon muncul di lokasi atau instalasi yang memerlukan pengamanan tinggi.
"Ini harus kita jadikan bahan untuk mewaspadai secara bersama. Tidak ada game, apalagi diunduh gratis, tanpa maksud. Dia hanya menggunakan kita untuk mengindera tempat-tempat yang selama ini mereka tidak bisa jangkau dari google earth, google maps," kata Tantowi di Gedung DPR, Rabu 20 Juli 2016. (ase)
