- Fajar GM
VIVA.co.id - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengajukan judicial review atas pembatalan cuti selama masa kampanye dinilai tak relevan.
Dasar Ahok menyebutkan akan ada masalah pemerintahan jika ia cuti, dianggap tak berdasar. Sebab, jalannya sebuah pemerintahan tidak cuma mengandalkan seorang kepala daerah.
Baca Juga:
"Pemerintahan daerah itu dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD, bukan Ahok sendiri, harusnya dia (Ahok) paham aturan hukum ini," kata politikus PDIP Arteria Dahlan, Sabtu, 6 Agustus 2016.
Anggota Komisi II DPR ini menyebutkan, dahulu aturan agar kepala daerah hanya cuti saat hari kampanye pernah dilakukan. Namun faktanya, hal itu justru dimanfaatkan untuk hal yang tidak bermanfaat. "Mudaratnya yang banyak," kata Arteria.
Menurut Arteria, kepala daerah yang tidak menjalankan cuti selama masa kampanye, sangat berpotensi membuat kejahatan demokrasi. "Incumbent banyak melakukan kejahatan demokrasi dalam konteks politik anggaran, dan melakukan perdagangan pengaruh, nah ini yang kita cegah," ujarnya.
PDIP Terbuka untuk Siapa Saja yang Mau Maju Pilkada Jakarta 2024
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan partainya sedang menjaring bakal calon untuk diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Dia menyebut PDIP.
