- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo, di hadapan anggota MPR, DPD dan DPR RI, hari ini menyebut demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan, menjadi salah satu pondasi untuk percepatan pembangunan, dalam rangka menurunkan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Menurut Presiden, bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, dan tidak mungkin jadi bangsa pemenang, apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik.
"Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan," ujar Presiden dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara I, Kompleks MPR-DPR, Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2016.
Presiden pun bersyukur saat ini kerja sama politik sudah kondusif, dan konsolidasi politik semakin matang. Hal ini berimbas membuat berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.
Tak hanya itu, Presiden juga bersyukur Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. "Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."
Selanjutnya, Pemerintah bersama-sama DPR dan DPD RI akan terus memperbaiki regulasi menyangkut Pilkada, agar pelaksanaan Pilkada serentak di 2017 dan selanjutnya bisa berjalan lebih baik.
Pada kesematan ini Presiden juga menyatakan akan mengedepankan pembangunan kawasan terdepan dan daerah yang menjadi beranda Indonesia, untuk memantapkan kedaulatan negara.
"Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh," janji Presiden.
(ren)
