DPR Akan Evaluasi Target Pembuatan Undang-undang
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Ketua DPR, Ade Komarudin menuturkan, sepanjang 2015-2016, lembaganya telah merampungkan sebanyak 16 Rancangan Undang-Undang (RUU). Menurutnya, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 12 RUU.
"Patut dicermati pernyataan Presiden Jokowi pada Maret 2016 yang menyatakan DPR tak harus mengejar jumlah UU yang dihasilkan, tapi juga kualitas yang dihasilkan," kata Ade dalam sidang di DPR, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.
Ade mengemukakan, Jokowi menyatakan cukup hasilkan lima UU dalam setahun. Sebab, semakin banyak UU yang dihasilkan akan semakin banyak juga aturan turunan yang dibuat. Hal ini menjadi pertimbangan DPR untuk mengevaluasi target program legislasi nasional.
"Dalam UUD 1945 disebutkan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Tapi pada pasal lainnya disebutkan juga harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah," kata Ade menambahkan.
Ia menjelaskan, sebagai jalan keluar, DPR dan pemerintah bisa memilih pembahasan UU yang paling mendesak dan membawa kepentingan rakyat banyak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak membuat terlalu banyak undang-undang. Sebab, dikhawatirkan akan lahir banyak aturan baru yang berpotensi tumpang tindih. Terutama aturan terkait investasi, yang saat ini terus dipangkas pemerintah.
Presiden pun menceritakan mengenai banyaknya izin yang harus diurus investor, sebelum menanamkan investasi mereka di Indonesia. Selain banyak, pembuatan izin juga dinilai terlalu lama keluar, hingga ada yang sampai tiga tahun. (mus)
DPR Bentuk Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Pimpin Pembahasan hingga Target 15 Desember
Komisi III DPR sudah membentuk Panja RUU Perampasan Aset yang dipimpin Habiburokhman. Pembahasan dipercepat dengan target penyelesaian 15 Desember 2026.
