- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mendukung kritik yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan Jokowi terkait poros maritim. Syafi'i melihat program-program yang dibuat Jokowi itu tidak melalui kajian lengkap dan terpadu.
"Selalu saja itu sifatnya sektoral dan belum meliputi semua, yang kemudian akan terimbas dari kebijakan yang diambil," kata Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.
Anggota Komisi III ini mencontohkan program kereta api cepat yang didukung pemerintah. Syafi'i mempertanyakan kebutuhan dari program itu.
"Sejauh mana kebutuhan kita? Belum jelas. Apakah itu sebanding dengan yang harus dibebaskan tanahnya," ujar Syafi'i.
Syafi'i menerangkan, program-program Jokowi yang lain juga terlihat tidak memiliki perencanaan yang matang. Menurutnya, konsep yang dibuat belum terpadu.
"Konsepnya tidak pernah terpadu, asbun (asal bunyi) aja. Sama kayak dia bilang harga daging 80 ribu pas bulan puasa. Apa yang udah disiapkannya untuk statement itu? Nggak ada," kata Syafi'i.
Sebelumnya, SBY mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, ia menilai, selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim ini baru sebatas retorika belaka.
"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim negara kepulauan, wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Namun, yang saya dengar, yang saya ikuti, sebatas retorika," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu lalu.
SBY Ingin Pemimpin Baru
Demokrat akan pasangkan capres-cawapres yang mengerti keinginan rakyat
