Fahri Hamzah: Seharusnya Jokowi Punya Kantor di Tengah Laut
- DPR.go.id
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, kembali mengkritik konsep revolusi mental yang digulirkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, konsep tersebut hanya sekadar judul tapi tidak ada isinya.
"Jangan kasih judul, isinya tak ada. Dulu kasih judul revolusi mental. Kasih makan menteri-menterinya makan rebusan, loncat pagar, matiin AC. Sekarang kan tak ada yang terjadi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Oktober 2016.
Fahri mencontohkan lagi, wacana soal poros maritim. Menurutnya, kalau memang Jokowi mau menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, seharusnya punya kantor juga di laut.
"Sekarang presiden ngantornya di Bogor. Bogor tuh gunung. Maritim tuh laut perasaan saya. Tak bener dong. Kebalik cara pikir orang. Kelola Indonesia ini dari pinggir. Ngantor di Pulau Seribu, jangan Ahok yang pidato di Pulau Seribu," kata Fahri.
Ia pun menilai seharusnya pemerintah bisa membuat kapal perang sebesar lapangan terbang, berkeliling nusantara dan rakyat dari pesisir.
"Itu poros maritim namanya. Kan dia bilang revolusi mental. Orang mungkin mikirnya agak radikal. Nggak ada yang radikal sampai sekarang. Revolusi mental tuh apa? Tolong jelaskan," kata Fahri.
Ia menilai, bicara soal poros maritim seharusnya ada pembalikan. Dulu di darat tapi darat sudah dikuasai orang. Sehingga dari lautlah pemerintah 'bicara'.
"Bayangan saya Presiden setiap hari bicaranya di laut. Harusnya omongan saya di publik ditangkap positif saja. Mudah-mudahan, jangan dimasukin hati tapi masukin pikiran. Ditanggapi sebagai kritik. Jangan kecewa, marah. Presiden dalam demokrasi adalah orang yang siap diomeli rakyat," kata Fahri.
(ren)
DJP Bantah Usai Jokowi Perintahkan Kominfo dan BSSN untuk Mitigasi Kebocoran Data NPWP
Meskipun presiden Jokowi sudah memerintahkan Kominfo dan BSSN untuk mitigasi Kebocoran 6 juta NPWP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantahnya, tidak mengarah ke DJP
