Dilaporkan ke MKD, Ini Pembelaan Ade Komaruddin
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena persoalan perebutan mitra kerja antara Komisi VI dan Komisi XI soal BUMN terkait Penyertaan Modal Negara (PMN). Akom dituduh melanggar kode etik terkait pembahasan permintaan persetujuan DPR atas rencana aksi korporasi berupa right issue empat BUMN.
"Saya selaku ketua DPR bersama pimpinan DPR pada umumnya bekerja berdasarkan patokan UU. Bekerja untuk rakyat ada regulasinya. Yang saya lakukan tentang hal ini tidak lebih dari ingin agar kita berprinsip teguh pada UU yang ada," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016.
Ia melanjutkan terkait dengan PMN, aturannya tidak hanya berpegang pada UU BUMN tapi juga UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
"Kita pelajari sama-sama supaya kita fair terhadap UU. Jangan-jangan saya juga salah menafsirkan UU itu. Tapi saya yakin bahwa yang saya lakukan dengan pimpinan lain semuanya memenuhi mekanisme yang berlaku sesuai UU yang ada," kata Ade membela diri.
Ia menjelaskan, persoalan ini sebenarnya sudah dibahas dalam rapat pengganti badan musyawarah (bamus) di DPR. Kesimpulan rapat pengganti bamus Komisi VI dan Komisi XI harus berbicara atas pertentangan ini.
"Disimpulkan coba silakan bicara lah. Tapi tidak ada ujung pangkalnya," kata Ade.
Selanjutnya, ia menceritakan delapan anggota Komisi VI menghadap pada Ade mendesaknya agar untuk meneken PMN cukup dengan keputusan Komisi VI. Saat itu ia hanya merespons pertemuan dengan anggota Komisi VI persoalan itu harus menunggu Wakil Ketua DPR yang membidangi Komisi VI Agus Hermanto yang sedang ke luar negeri dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang berada di luar kota.
"Sepulang mereka (wakil ketua DPR) kita bicara begini keadaannya. Saya ingin semua sesuai tupoksi masing-masing. Selesai dengan Komisi VI, lalu saudara Teguh ketemu dengan saya di kantor, saya rekomendasikan supaya ketemu mereka berdua (Wakil Ketua DPR). Itu rentetan Komisi VI semua ya," kata Ade.
