- Humas Kemendagri
VIVA.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan berjanji bakal netral dalam menjalankan pemerintahan selama pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Banten 2017 berlangsung.
"Pokoknya saya bersikap di tengah, tidak ke kiri tidak ke kanan. Kan janji PNS netral. Nanti kami laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganan," ujar Nata di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Rabu 26 Oktober 2016.
Nata mengatakan, belum berkomunikasi kembali dengan Gubernur Banten nonaktif Rano Karno. "Belum bertemu. Kami kan baru ini. Undangannya juga baru diberikan hari ini," ujarnya menambahkan.
Nata menegaskan, prioritasnya selama menjadi Plt Gubernur Banten adalah menjaga kondisi kontestasi Pilkada 2017 kondusif dan mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. "Pertama pilkadanya, kemudian bagaimana RAPBD 2017," ujar pejabat di Kemendagri itu.
Sementara, Rano mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Nata, antara lain ketika ada acara perayaan ulang tahun Provinsi Banten. Dia juga yakin bahwa Nata paham akan kewenangannya sebagai Plt Gubernur Banten. "Beliau sudah pahamlah. Provinsi Banten ada 1500 desa, Beliau kan memang ahlinya di situ (pemerintahan Desa). Jadi saya pikir tepat Pak Mendagri tunjuk Beliau sebagai plt," ujar Rano.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta dan Banten di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dua pejabat eselon I Kemendagri didapuk menjadi pengganti Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pengganti Gubernur Rano Karno. Keduanya yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Soemarsono dan Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan.
(mus)
PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim
PKS dan PKB menyepakati kerjasama politik untuk berkoalisi di Pilkada serentak 2024. PKS siap memenangkan calon di basis PKB, pun sebaliknya
