DPR Kritik Menteri Asman soal Penerapan E-government

Menteri PAN-RB, Asman Abnur (kiri), saat meninjau gedung CCTV Monitoring Centre di Markas Polres Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu, 19 Oktober 2016.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal

VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, yang menargetkan penerapan e-government di semua pemerintah daerah pada tahun 2017. E-government adalah sistem penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik atau teknologi informasi.

img_title Kapolri Turun Tangan Berantas Calo Kerja, Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Sikat Pelaku Pungli

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, target itu tak realistis karena akses internet belum merata di semua daerah di Indonesia. "Bahkan masih banyak yang belum teraliri listrik," katanya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 27 Oktober 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia mencontohkan daerah-daerah di perbatasan, pedalaman, dan kepulauan. Sebelum mengeluarkan kebijakan itu seharusnya pemerintah pusat memberikan lebih dulu mereka persamaan akses.

img_title Banyak Pesta Miras hingga Pungli, Pramono Mau Tertibkan Kalijodo Lagi

"Penggunaan teknologi digital bisa membantu memperbaiki pelayanan publik dan mengurangi pungli, tapi kunci utama adalah pada kemauan dan kapasitas manusia penggunanya," kata Hetifah

Ia menilai, jika tidak disertai perubahan pola pikir birokrat menjadi pelayan publik, dampak penggunaan e-government hanya bersifat inkremental tidak transformatif. Penggunaan e-procurement, misalnya, masih tidak bisa menghapuskan korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (tender).

img_title Kakorlantas Pastikan Anggota yang Terbukti Lakukan Pungli Ditindak Tegas

"Yang dituntut dari kerja Menpan RB adalah keseriusan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan sanksi yang tegas hingga memberikan efek jera bagi mereka yang tidak menjalankan tugasnya, apalagi menyalahgunakan kewenangannya," katanya.

Kejati Jatim menetapkan mantan Kepala ESDM Jawa Timur berinisial NK sebagai tersangka baru kasus pungli perizinan

Terungkap! Mantan Kadis ESDM Jatim Diduga Nikmati Uang Pungli Rp687,5 Juta

Kejati Jawa Timur kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut