- ANTARA FOTO/Amirulloh
VIVA.co.id – Kejadian bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 13 November 2016 kemarin, menyebabkan sejumlah kalangan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan program deradikalisasi terhadap terpidana terorisme.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, program deradikalisasi yang berjalan selama ini memang belum bisa dikatakan berhasil.
"Proses deradikalisasi tetap harus dilakukan. Bahwa program ini tidak 100 persen berhasil, kenyataannya yang terjadi di Samarinda kemarin," kata Pramono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 14 November 2016.
Juhanda, tersangka pelempar bom molotov di Gereja Oikumene pernah mendekam di penjara selama 3,5 tahun, karena terbukti membantu membuat serangan teror berupa bom buku.
Pramono mengatakan, meskipun belum bisa dikatakan berhasil, namun program deradikalisasi juga memberi dampak positif terhadap sejumlah terpidana kasus terorisme sehingga beberapa dari mereka terbukti tidak lagi melakukan aksi teror.
"Para pelaku utama sebelumnya yang dianggap sebagai guru itu akhirnya mereka ikut dalam program deradikalisasi dan mereka membawa pengaruh yang positif bagi umatnya," kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, merujuk kasus di Samarinda, menurut Pramono ada dua hal yang penting dilakukan. Pertama, program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tetap dijalankan dengan evaluasi.
Kedua, terhadap pelaku bom molotov di Gereja Oikumene itu dilakukan proses hukum yang tegas.
Ledakan bom molotov di Gereja Oikumene Samarinda terjadi pada Minggu, 13 November 2016 sekitar pukul 10.15 waktu setempat. Hal itu terjadi saat gereja bersama tersebut digunakan oleh jemaat HKBP. Diketahui ada seorang pria bernama Juhanda alias Jo (37) datang ke halaman gereja dan melempar bom molotov dan melukai empat anak yang sedang berada di depan gereja. Satu orang anak bernama Intan Marbun, meninggal hari ini.
